PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo berkali-kali membagikan bansos tanpa didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tepat pada masa kampanye Pemilu 2024.
Sejumlah pihak khawatir bansos tersebut dipolitisasi terlebih publik tengah mempertanyakan netralitas Jokowi terhadap salah satu paslon.
Apa masalahnya jika Jokowi bagi-bagi bansos pada tahun politik?
Dosen hukum pemilu Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan, Jokowi dan para menterinya harus bisa memisahkan kerja-kerja pelayanan publik dengan kampanye. Cara termudah adalah dengan mengambil cuti. Dengan begitu, mereka bisa meminimalkan penyalahgunaan fasilitas jabatan dan sumber daya negara.
"Problemnya adalah mereka tidak melakukan cuti, lalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya unjuk publik. Kegiatan-kegiatan dengan pelibatan massa besar dalam kapisitas mereka sebagai pejabat publik dengan menggunakan sumber daya negara," kata Titi dikutip dari BBC News Indonesia.
Tidak aneh, kata Titi, jika pada akhirnya publik curiga ada kecurangan politik yang berpotensi merugikan paslon lain buntut aktivitas bagi-bagi bansos ini.
Tanggapan Tim Capres-Cawapres
Juru Bicara Timnas AMIN Angga Putra Fidrian mengatakan bansos seharusnya diberikan atas nama rakyat, bukan pihak tertentu. Sesuai aturan yang ada, presiden memang boleh berkampanye, tetapi harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
"Program bansos itu kan fasilitas negara. Jadi, harusnya KPU dan Bawaslu sebagai wasit itu tegas terhadap aturan yang mereka buat sendiri," tuturnya.
Sementara itu, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengatakan program bansos sudah diagendakan sejak lama dan tidak ada kaitannya dengan pemilu.