/photo/2024/02/01/754862809.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memperdengarkan rekaman suara yang menggambarkan detik-detik penurunan spanduk PDIP di Gunung Kidul, Yogyakarta. Adapun atribut partai berlambang banteng tersebut diduga diturunkan oleh Paspampres saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi daerah tersebut, pada Selasa, 30 Januari 2024.
Dalam rekaman suara tersebut, perempuan itu menanyakan kepada Paspampres soal aturan bendera PDIP harus diturunkan ketika Jokowi ingin melintas.
“Mana aturan yang menegaskan bahwa Presiden kalau lewat bendera PDIP harus diturunkan,” bunyi rekaman suara yang diputar di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2024.
Perempuan dalam rekaman audio tersebut merupakan kader PDIP. Dia menegaskan tidak akan menurunkan bendera PDIP yang sudah terpasang.
"Seandainya diturunkan diam-diam, kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ,” tutur perempuan tersebut.
“Kami tanyakan, sedemikian takutkah Presiden dengan bendera PDI Perjuangan? Sedangkan beliau menjadi Presiden itu karena PDI Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia," katanya menambahkan.
Usai mendengar rekaman suara itu, Hasto menegaskan bahwa penurunan bendera PDIP tidak hanya persoalan Ganjar-Mahfud dan PDIP, tetapi juga merupakan persoalan kedaulatan rakyat. Menurutnya, rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih sendiri calon pemimpin nasional, jadi jangan diintervensi oleh kekuasaan.
“Inilah kekuatan kebangkitan dari rakyat, dari wong cilik, dari ranting-ranting PAC, dari masyarakat kecil yang dulu berjuang dengan penuh ketulusan untuk bapak Jokowi,“ tutur Hasto.
Menurut Hasto, penurunan paksa atribut PDIP merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Apalagi, dia menyebut Paspampres mengerahkan kekuatan berlebihan dengan membawa kendaraan militer yang membuat masyarakat Gunung Kidul ketakutan.