PIKIRAN RAKYAT - Potensi pelanggaran Pemilu 2024 dinilai mengkhawatirkan, bahkan pelanggaran-pelanggaran telah terjadi seperti para pejabat publik terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon.
Ketua Badan Pengawas Jaga Pemilu yang juga mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas menilai pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi pelaksanaan Pemilu yang paling mengkhawatirkan sepanjang pascareformasi.
"Pemilu tahun ini yang paling mengkhawatirkan ini, dimulai dengan putusan MK (yang meloloskan batasan usia capres dan cawapres) ya kan, udah gitu puncaknya adalah kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa dia akan kampanye karena aturan memungkinkan," katanya pada diskusi pendidikan dan sosialisasi relawan pemantau Jaga Pemilu di Kantor Pikiran Rakyat, Kota Bandung, Jumat, 2 Februari 2024.
Menurut Erry, dalam hal kepala negara diperbolehkan kampanye tersebut ternyata aturan yang dilihat itu aturan-aturan yang memang menguntungkan.
"Tapi yang bersifat tidak melihat pasal-pasal lain yang mensyaratkan kebolehan itu memang boleh tapi syaratnya ada, syaratnya itu yang tidak diungkap," ujarnya melanjutkan.
Menurut Erry, seharusnya pejabat publik tidak diperkenankan memilih terang-terangan mendukung pasangan calon. Kaitannya pejabat publik, Erry mengapresiasi Mahfud MD yang mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam.
"Harusnya menjadi contoh dengan demikian maka tidak ada benturan kepentingan," kata dia.
Erry berharap sikap Mahfud dicontoh oleh paslon lain, atau para tim sukses lainnya yang memiliki jabatan publik seperti menteri maupun komisaris BUMN.
"Sekurang-kurangnya cuti panjang," ucapnya.