PIKIRAN RAKYAT - Ada anggapan bahwa 'badai' petisi dari kalangan akademisi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) rawan ditunggangi kepentingan politik. Hal itu diungkap dari Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin.
Dia mengatakan, petisi-petisi itu rawan disalahgunakan demi kepentingan dukung-mendukung kelompok tertentu. Keberpihakan politik praktis yang bisa menguntungkan paslon jagoan masing-masing.
"Ya, rawan penyusup untuk kepentingan dukung mendukung, sehingga kita semua berharap untuk tetap menjaga situasi kondusif," ujar dia, di Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.
Ujang lebih jauh lagi menjelaskan, kondusivitas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang perlu dijaga bersama-sama. Baginya, penting agar semua pihak bahu-membahu mewujudkan pemilu damai hingga akhir.
Seruan moral dari kalangan terdidik, utamanya civitas akademika kampus-kampus di seluruh daerah di Indonesia belakangan mewarnai pesta demokrasi Tanah Air.
Meski fenomena tersebut adalah hak bagi tiap individu yang terlibat, namun, Ujang mengimbau agar keamanan dan persatuan menjadi prioritas yang dikedepankan bersama-sama.
"Kami harapkan siapapun boleh keluarkan petisi, tapi tetap menjaga situasi kondusif, ketertiban, dan keamanan, sehingga pemilu berjalan aman, damai, dan tertib," kata Ujang.
Meski begitu, Ujang menegaskan dirinya sepakat bahwa petisi akademisi adalah suatu gerakan yang positif demi mengawasi pemerintah dalam menjalankan demokrasi. Tentu, kata dia, rakyat ingin negara demokratis ini berpraktik dengan baik, sesuai jalur, dan tidak menyimpang.
Tujuannya, lanjut dia, untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan berkompetisi dengan cara yang sehat. Dengan begitu, pemilu bisa terselenggara dengan jujur, adil, dan rahasia.