PIKIRAN RAKYAT - Indonesia, sebuah negara yang kaya akan budaya dan keragaman, telah menjalani sejarah panjang dalam membangun dan memperkuat fondasi demokrasinya sejak kemerdekaannya pada 1945. Meskipun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, demokrasi Indonesia telah menunjukkan ketahanannya dan berkembang menjadi sebuah sistem politik yang semakin matang.
Akan tetapi, baru-baru ini, demokrasi Indonesia kian terkoyak, dan ‘diganggu’ oleh sekelompok elite, yang membuat sejumlah masyarakat baik sipil, tokoh politik, dan akademisi, menggugat kembali masa depan demokrasi di republik ini. Kita tidak perlu mengulang-ngulang lagi, penyebab demokrasi Indonesia di rezim ini kian menurun, masyarakat pasti menyadari hal ini.
Dalam penelusuran Pikiran-rakyat.com data dari Freedomhouse.org, sebuah organisasi independen yang berbasis di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC dan telah menyusun indeks demokrasi untuk beberapa negara di dunia sejak 50 tahun lalu, menunjukkan bahwa republik ini terus mengalami penurunan dalam indeks demokrasi.
Tren penurunan skor kebebasan di Indonesia terlihat sejak 2014, yang mana skor mencapai 65 poin dalam skala penilaian 0 hingga 100, namun pada 2023 turun menjadi 58 poin, sungguh naif, kalau kita seakan-akan tutup mata dan membiarkan hal ini terus tergurus oleh sistem yang diberlakukan para elite.
Dengan data ini, tidak mengherankan jika The Economist Intelligence Unit menyatakan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi flawed democracy, atau cacat dari segi penerapannya.
Langkah Absurd Rezim Jokowi
Jauh-jauh hari, Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, ke-16 ini pernah berujar seperti ini, Democracy is the government of the people, by the people, for the people. Namun, sebaris kalimat tersebut, saat ini kian jauh diterapkan di Indonesia.
Hal ini tercermin, dari langkah absurd rezim pemerintahan Jokowi, jelang Pilpres 2024. Salah satunya mendiamkan keputusan ‘aneh’ MK soal meloloskan putra sulungnya Jokowi, yakni Gibran Rakabuming, guna menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto.
Tak sampai di situ, orang nomor satu di Indonesia juga kerap menunjukkan dukungannya terhadap paslon nomor 2 tersebut, dalam segala aktivitasnya.
Handesballt, salah satu media asing yang berbasis di Jerman, menyebut langkah politik Jokowi ini, tengah berupaya menciptakan dinasti di negara yang menganut sistem demokrasi. Kondisi tersebut dianggap sangat problematik.
Di lain pihak, media Time di AS, lebih keras lagi mengkritik presiden Indonesia ke-7 ini. Mereka menyebut bahwa Jokowi telah merusak citra baiknya sebagai pendobrak demokrasi, kini malah mempertontonkan kematian demokrasi di negaranya dengan menciptakan dinasti baru di ujung pemerintahannya.