PIKIRAN RAKYAT - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bicara soal jabatan di pemerintahan jika Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memenangi Pilpres 2024. Jika ditawari jabatan, Ahok akan memilih posisi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan.
"Kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung dong, saya mah enggak malu-malu," kata Ahok dalam acara 'Ahok is Back' di Warunk Wow, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Februari 2024.
Dalam kesempatan tersebut Ahok diminta merespons jika ditawari jabatan Ketua KPK. Dibanding harus mengepalai KPK, Ahok lebih tertarik merinci harta kekayaan hingga pajak orang-orang yang akan diajukan sebagai pejabat.
Opsi kedua setelah Jaksa Agung, Ahok ingin menjadi Menteri Keuangan. Dia juga menuntut presiden terpilih lebih memperhatikan gaji para menteri agar lebih layak.
"Cuma dualah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya," ujarnya.
Ahok Nyaris Jadi Kepala Otorita IKN
Dalam kesempatan yang sama, politisi PDI Perjuangan itu mengaku sempat ditawari oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Tawaran tersebut dibahas Jokowi kala Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN belum disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
“Jujur saja waktu IKN mulai dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya. Saya salah satu calon Kepala IKN,” kata Ahok.
Saat menemui Jokowi, Ahok juga pernah menyampaikan masukan agar presiden segera mengesahkan UU IKN demi menarik para investor. Selain itu, Ahok juga menyarankan agar IKN dibangun di Kalimantan Tengah sesuai dengan nawacita.
“Saya ditanya, sebelum UU nih, ‘Pak kalau mau investor masuk langkah pertama harus ada Undang-Undang IKN, baru orang mau percaya. Terus kedua, kalau mau berdasarkan historis, bicara trisakti, bicara nawacita, harusnya IKN itu ada di Kalimantan Tengah, sesuai Bung Karno," ujar Ahok.