/photo/2024/01/11/499681340.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Pelbagai hasil survei menunjukkan tingginya elektabilitas paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keduanya kokoh bercokol di posisi pertama, sedangkan paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD saling kejar.
Berdasarkan laporan lembaga survei ARCHI, hasil survei periode 26 Januari—1 Februari 2024, Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 44,85 persen, ditempel Anies-Muhaimin 37,63 persen, Ganjar-Mahfud 15,95 persen, tidak menjawab 1,39 persen, dan golput 0,19 persen. Adapun dalam survei Populi Center periode 27 Januari—3 Februari 2024 terhadap 1.500 responden, dengan metode acak bertingkat, paslon 02 memimpin dengan elektabilitas 52,9 persen, lalu Anies-Muhaimin 22,1 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,9 persen.
Angka elektabilitas itu dinilai menunjukkan, semakin besarnya potensi pemilu satu putaran. Namun, menurut Guru Besar Psikologi Politik Universitas Hamdi Muluk, angka itu tak bisa dinilai mutlak oleh publik.
Pria yang juga merupakan Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) mengungkapkan, masih mesti dipertimbangkan margin of error yang ada dalam survei serta kemungkinan terjadinya perubahan sikap pemilih mendekati atau saat hari pemilu.
"Karena dia bisa meleset 3 persen ke atas atau ke bawah. Jadi kalau sekarang, misalnya jarak dua minggu Populi menemukan 50,1 persen, bisa jadi hasil itu tren sekarang," tutur dia, Kamis, 8 Februari 2024.
Kendati demikian, survei-survei yang tepercaya, menurutnya, selalu menggunakan metodologi ilmiah yang tepat untuk pengambilan sampel. Jika hasil tersebut jauh berbeda dari lembaga-lembaga lain, maka Dewan Etik Persepi bakal mengambil tindakan.
Tak ada intervensi politik
Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona mengungkapkan, tak pernah ada intervensi politik dalam pembuatan survei.
"Populi Center dikontrak, siapa pun yang meminta kita melakukan survei. Itu dikontrak, kalau perlu diperlihatkan di kontrak kita itu jelas-jelas tidak ada intervensi di dalam hasil survei yang kita lakukan," tutur dia, "kalau ada intervensi, kita betul-betul menghentikan survei, karena kita tidak melakukan konsultasi politik, kita hanya melakukan survei saja."