PIKIRAN RAKYAT - Hari H pencoblosan Pemilu 2024 sudah digelar. Rabu, 14 Februari 2024, menjadi penentu siapa paslon yang akan terpilih memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Febrian mengingatkan para pendukung paslon capres-cawapres dan calon anggota legislatif yang tak puas dengan hasil Pemilu 2024 bisa menyelesaikan masalahnya secara hukum, bukan bertindak anarkis.
"Bangsa ini bangsa besar dan maju. Maka bila meyakini ada pelanggaran pada Pemilu silahkan kumpulkan bukti, laporkan kepada lembaga yang terkait seperti Mahkamah Konstitusi yang telah diawasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," kata dia menerangkan, Rabu.
Dia juga menilai, kedewasaan para elite politik dan pemimpin partai sangat menentukan bisa tidaknya bangsa ini menciptakan ketertiban hukum seperti itu. Febrian mengajak siapa pun agar meninggalkan kebiasaan buruk masa lalu, yang menganut tindakan anarkis dan bertindak sesukanya.
"Demi kebaikan bangsa. Malu Indonesia di mata dunia. Buktikan apa yang kita sepakati bersama Pemilu ini adalah pesta demokrasi pestanya rakyat jujur adil, dan berlandaskan ketentuan hukum," katanya menegaskan.
Menurutnya, jangan juga ada pihak yang mencoba memanfaatkan petisi dari para guru besar ihwal Pemilu 2024, sebagai kesempatan memobilisasi massa kampus. Gerakan moral yang akademis tidak untuk dicaplok kepentingan politik golongan tertentu.
Pilihan rakyat harus diterima
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf meminta semua pihak menghormati hasil Pilpres 2024, kendati terkadang tak sesuai dengan isi hati.
"Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima. Kita ucapkan selamat bagi yang menang. Yang belum menang, medan pengabdian bisa dipilih, banyak sekali. Mereka orang hebat semua," kata Gus Ipul—sapaan akrabnya, Rabu, 14 Februari 2024.