/photo/2024/02/12/2776652385.png)
PIKIRAN RAKYAT - Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur Saiduani Nyuk berujar, siapa pun capres-cawapres yang terpilih dalam Pilpres 2024, masyarakat adat yang terpinggirkan akibat megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tetap kalah. Sejak megaproyek itu dicanangkan pada 2019, Saiduani mengungkapkan, belum ada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status masyarakat adat dan tanah yang sudah dihuni turun temurun.
Ketua AMAN itu berujar, pengakuan secara hukum itu penting guna memastikan masyarakat adat tidak terusir dari tanahnya. Namun, dalam Pilpres 2024, komitmen ihwal hak-hak masyarakat adat tersebut dinilai luput dari ketiga pasangan calon.
Dua dari tiga paslon yang bertarung dalam Pilpres 2024 dinilai menyinggung keberlanjutan IKN tanpa menyoroti hak-hak masyarakat adat, sedangkan paslon lainnya belum cukup menjelaskan komitmennya terhadap masyarakat adat.
"Siapa pun jadi presiden, tentu akan melanggengkan oligarki, tentu hanya pemainnya yang berbeda. Tidak akan berubah kalau kami melihat dari situasi dan visi-misi (para capres). Tidak ada yang bicara soal hak masyarakat adat di IKN," tutur dia menerangkan.
Dia menilai, hal tersebut bisa jadi merupakan pertanda buruk, mengingat pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo yang menyatakan berkomitmen melindungi masyarakat adat saja pada akhirnya justru mengabaikan hak-hak mereka.
Tak berharap banyak
Warga Desa Bumi Harapan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Syarariyah, tidak berharap banyak kepada tiga paslon capres-cawapres di Pemilu 2024. Dia tinggal menunggu waktu untuk tersingkir dari tanah kelahirannya itu.
Kediaman keluarga Syarariyah masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan akan menjadi jalan raya, akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Keresahan terus menghantui warga yang kediamannya sekira 5 km dari pusat IKN itu.
Dia berharap, sosok pemimpin yang bisa memenuhi hak-hak masyarakat setempat dan melibatkan mereka dalam pembangunan IKN. "Saya pikir dari ketiga capres itu, hampir tidak ada (yang memperhatikan warga terdampak IKN). Dari ketiga capres itu ada yang ndak mau melanjutkan IKN, salah satunya memikirkan industrinya sendiri, dan yang satunya lagi ndak tahu lah," ucapnya, Ahad, 11 Februari 2024.