PIKIRAN RAKYAT - Pemilu 2024 menimbulkan dinamika politik yang cukup kompleks terutama di mata para petinggi partai. Sejak keluarnya hasil quick count Pilpres 14 Februari kemarin, narasi oposisi mulai menghampiri kubu-kubu pasangan calon yang memperoleh suara lebih rendah ketimbang pihak unggul, sebut saja kubu nomor 2 Prabowo-Gibran.
PDI Perjuangan, sebagai salah satu partai besar yang eksistensinya tak luput dari pandangan mata, tentu ikut dihinggapi pertanyaan apakah kubunya akan menjadi oposisi jika Capres-Cawapres lain yang menang di kontestasi politik tahun ini.
Terkait pembicaraan itu, Sekretaris Jenderal, PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara bagaimana sikap partainya mengantisipasi hal tersebut di kemudian hari.
Dia menolak jika PDIP disebut akan menjadi oposisi bagi rezim pemerintahan selanjutnya, sebab Indonesia tidak menganut sistem parlementer.
"Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi," ucapnya.
Kendati demikian, Hasto tak menampik adanya kemungkinan PDIP berjuang 'di luar' pemerintah berkaca dari kasus sebelumnya.
"Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004, 2009, posisi saat itu 2004, 2009 adalah berada di luar pemerintah, ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," tutur dia di gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis.
Hasto menjelaskan, oposisi berbeda dengan pihak yang berjuang di luar rezim sebab istilah tersebut mencerminkan cara kelompok merespons kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang prorakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya," ucapnya.