PIKIRAN RAKYAT - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian angkat bicara soal film dokumenter Dirty Vote. Menurutnya film garapan Dandhy Laksono tersebut tak jalani dua proses ilmiah.
Hal ini ia sampaikan dalam Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN 2024) Jakarta Senin 19 Februari 2024. Menurut Tito, dua metode ilmiah yang tak dilakukan tersebut adalah congruent method (metode kongruen) dan tracing method (metode pelacakan).
Karena tak adanya dua metode tersebut, Tito melihat Dirty Vote menjadi semacam film untuk membentuk opini masyarakat.
"Saya lihat inni pemberitaan dalam bentuk documentary, tapi sebetulnya saya lihat adalah pemebntukan opini dengan merangkai sejumlah peristiwa," ucap Tito.
Untuk penjelasannya, congruent method (metode kongruen) adalah upaya melihat sesuatu dan mengambil kesimpulan karena dianggap sama dan sebangun.
Metode tersebut harus ditempuh tanpa melihat sebab dan akibat.
"Itu boleh, kalau kita ingin mengambil hipotesa. Sama dengan media, ketika membuat hipotesa boleh. Tapi kalau mau membuat tulisan yang betul-betul akurat, ya harus menempuh proses tracing," kata dia.
Selain itu, menurut mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu menyatakan petugas kepolisian sudah terbiasa menerapkan metode-metode tersebut sebagai cara berpikir dalam proses investigasi jika ada peristiwa-peristiwa.
Dia mengatakan metode kongruen tidak bisa dijadikan alasan pasti tanpa proses pelacakan (tracing). Menurutnya proses pelacakan pun harus dilakukan dengan menjajaki semua sebab dan akibat jika ingin menentukan pelaku atau tersangka.
Tito Karnavian yang namanya disebut saat pembahasan mengenai provinsi baru di Papua menyatakan sebenarnya pemekaran provinsi di Pulau Papua itu dilakukan sebelum adanya koalisi partai-partai dan pasangan calon untuk pemilu.
Menurutnya pemekaran provinsi di Papua bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan dari DPR dan aspirasi masyarakat.
"Tapi tiba-tiba dilompatkan bahwa pemekaran Papua itu dalam rangka untuk mempermudah paslon yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi persyaratan 20 persen (suara) dari separuh provinsi, saya bilang itu terlalu jauh," katanya lagi dalam acara HPN 2024.***