PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ar. Georgius Budi Yulianto tak menampik jika selama ini arsitek Indonesia hanya jadi makloon dari arsitek asing.
"Hal ini banyak terjadi di proyek swasta, yang mana arsitek asing selama ini banyak mengambil porsi di bangunan mega proyek seperti apartemen, dan bangunan pencakar langit lainnya," kata Georgius dalam keterangannya, Selasa 20 Februari 2024.
Menurut Georgius, Arsitek Indonesia, sebenarnya juga mampu untuk merancang bangunan seperti yang dihasilkan oleh arsitek asing. Namun, hal tersebut kurang terinformasikan dengan baik kepada masyarakat.
"Tugas kita sekarang adalah mendorong teman-teman arsitek untuk memiliki surat tanda regulasi arsitek (STRA) agar bisa lebih kompetitif," ucapnya.
Dia menjelaskan, sampai hari ini pemilik STRA di Indonesia baru sekira 4400-an. STRA ini, dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia (DAI) dengan jumlah rasio 1:80.000 orang. Sementara di China jika dibandingkan itu rasionya 1:15.000.
“Seorang arsitek itu harus teregistrasi dan memiliki izin. Registrasi itu dibawah DAI dan Izin di bawah pemerintah provinsi, tempat sang arsitek berkarya. Hal ini dilakukan karena pemilik otoritas Kawasannya adalah pemerintah provinsi," katanya.
Tujuannya adalah untuk melindungi arsitek lokal. Dia mencontohkan, jika seorang arsitek memiliki izin di Jawa Barat, maka ketika dia melakukan kegiatan di provinsi lain, Ia harus berpartner dengan kantor arsitek di daerah tersebut.
Pembinaan terhadap Arsitek dan Praktik Profesi Arsitek
Lelaki yang akrab disapa Bugar itu menjelaskan, IAI memiliki tugas untuk
melaksanakan pembinaan terhadap arsitek dan Praktik Profesi Arsitek. Hal ini, sejalan dengan UU No. 6/2017.
Oleh karenanya, selain pembinaan terstruktur seperti PKE (Penataran Kode Etik) dan PKA (Pengembangan Keprofesian Arsitek), IAI juga mempersiapkan AAPDC (Architectural Advance Development Course) sebagai bagian dari IAI Academy.
"Inilah yang akan senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi arsitek di seluruh Indonesia," ucap Bugar.