kievskiy.org

Harga Beras Selangit, Perubahan Iklim yang Disebut Jokowi Bukan Satu-satunya Pemicu

Sejumlah pembeli beras di Pasar Atas Kota Cimahi pada Selasa 12 Februari 2024.
Sejumlah pembeli beras di Pasar Atas Kota Cimahi pada Selasa 12 Februari 2024. /Pikiran Rakyat/Ririn Nur Febriani

PIKIRAN RAKYAT – Harga beras mengalami kenaikan yang sangat drastis di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan ini, apalagi kenaikan harga beras terjadi menjelang Ramadhan.

Harga beras per satu kilogram mencapai Rp16.500 hingga Rp17.000 untuk kualitas premium. Sedangkan beras medium yang semula dihargai Rp9.000-Rp10.000 per kilogram, kini naik jadi Rp13.000-Rp14.000 per kilogram pada Rabu, 21 Februari 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim kenaikan harga beras yang sangat drastis ini dipicu karena adanya perubahan iklim. Sehingga petani di sejumlah daerah mengalami gagal panen, dan kondisi ini disebutnya terjadi di seluruh dunia.

Jokowi menyebut perubahan iklim memiliki dampak yang sangat besar untuk memicu kenaikan harga beras. Karena jika petani gagal panen, produksi akan berkurang, dan memicu kenaikan harga beras.

Baca Juga: Sibuknya AHY Hari Pertama Jadi Menteri: Rapat, Terbang ke Manado, Bagi-Bagi Sertifikat

Namun ucapan Jokowi dinilai tak sepenuhnya benar oleh para pengamat. Mengaca pada negara-negara penghasil beras seperti Thailand dan Vietnam yang masih bisa mengamankan stok beras mereka.

Bustanul Arifin, ahli pertanian dari Universitas Lampung menyebut salah satu pemicu kenaikan harga beras karena El Nino yang menyebabkan produksi padi turun. Tahun 2023, Indonesia mengalami penurunan produksi padi sekitar satu juta ton.

Hal itu disebabkan karena luas panen yang mengalami penurunan, mencapai 300.000 hektare. Selain karena El Nino, peningkatan harga beras disebabkan karena adanya ekonomi beras global. India melarang adanya ekspor beras Juli 2023 lalu, karena pertimbangan politis ketika Perdana Menteri Narendra Modi menghadapi Pemilu 2024.

Pemicu ketiga yang tak bisa dilupakan adalah kebijakan pemerintah yang jor-joran menggelontorkan bantuan sosial (bansos). Koordinator Koalisi Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said Abdullah menyebut beras-beras premium di pasaran ditarik dan dicampur dengan beras medium untuk dijadikan bansos.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat