kievskiy.org

Ganjar Balas Jimly Sebut Hak Angket Bukan Gertakan: Kan Paling Bagus, Nggak Usah Takut

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kanan) didampingi istri Siti Atikoh (kiri) melambaikan tangan usai menyaksikan perhitungan cepat Pilpres 2024 di Posko Pemenangan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kanan) didampingi istri Siti Atikoh (kiri) melambaikan tangan usai menyaksikan perhitungan cepat Pilpres 2024 di Posko Pemenangan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (14/2/2024). /ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat ANTARA FOTO

PIKIRAN RAKYAT - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie terkait usulan hak angket DPR RI yang disebut-sebut sebagai gertak politik semata.

Alih-alih gertak, Ganjar menekankan bahwa langkahnya mengusulkan hak angket adalah langkah yang serius. Menurutnya, tindakan ini bukan hal aneh dan baru. Hak angket, kata Ganjar, sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam keterangannya di Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024.

"Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling fair, jadi nggak perlu takut," ujarnya.

"Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," kata dia lagi.

Di kesempatan serupa, Ganjar menegaskan kembali bahwa usulan itu bukan sekadar gimik atau gertakan. Namun, baginya sah-sah saja timbul opini yang menarasikan demikian.

Eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menjelaskan, terdapat sejumlah cara untuk mengatasi konkret polemik penyelenggaraan pemilu. Dari sekian jalan tersebut, menurut Ganjar hak angket adalah cara paling baik dan tepat.

"Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak," kata Ganjar

"Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja dulu. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain," tutur dia.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat