PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin mengatakan bahwa wacana pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan persoalan yang perlu ditakutkan. Sebab, hak angket mengandung tujuan yang baik.
Ia menjelaskan bahwa dengan hak angket, maka pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan penting bisa diuji dan diselidiki. Hasilnya pun dapat memengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara luas.
"Hak angket adalah hak konstitusional DPR yang dijamin oleh undang-undang. Jika syaratnya terpenuhi untuk pengajuan hak angket ini, maka tak ada satupun orang yang boleh menghalangi proses ini," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Jumat, 23 Februari 2024.
Mekanisme konstitusional di DPR, kata Yanuar Prihatin, harus ditempuh ketika pemerintah enggan meluruskan dugaan penyimpangan dalam pesta demokrasi. Dengan hak angket, DPR pun dinilai dapat mencerminkan kepeduliannya.
Baca Juga: Respons Ganjar Saat Mahfud Dianggap 'Angkat Tangan' Soal Hak Angket: Anda Salah
Selain itu, DPR juga menjalankan perannya dalam mengawasi sejumlah hal penting yang bisa berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia.
"Jika DPR tidak berbuat apa-apa, maka lembaga ini juga akan dihujat publik karena dianggap mandul untuk merespon pelaksanaan pemilu yang dianggap carut marut," ujarnya.
Oleh karena itu, ia menyebut bahwa pihak-pihak yang tak merasa melakukan kecurangan pun tak perlu menjadikan hak angket sebagai momok.
"DPR ajukan hak angket hal biasa. Jika tidak merasa ada kesalahan dan kecurangan, nggak perlu ditakutkan," ucapnya.
Ganjar Sebut Hak Angket Cara Terbaik
Persoalan hak angket di Pemilu 2024 ini berasal dari usulan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan dalam pesta demokrasi.