kievskiy.org

Kebijakan Pemerintah Masih Belum Berpihak pada Kesejahteraan Dosen

Ilustrasi dosen atau pengajar. Menelisik mengapa masih ada dosen yang gajinya kurang dari UMR?
Ilustrasi dosen atau pengajar. Menelisik mengapa masih ada dosen yang gajinya kurang dari UMR? /Pexels/fauxels

PIKIRAN RAKYAT - Gaji dosen masih banyak yang di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Sejumlah dosen bahkan membikin unggahan di media sosial X (dulunya Twitter) tagar #JanganJadiDosen.

Berdasarkan pengakuan sejumlah dosen itu, masih banyak yang beroleh gaji yang tak banyak di bawah UMR. Salah seorang dosen yang bertugas di universitas swasta membagikan slip gajinya di X, cuma menerima Rp1,2 juta setelah potongan.

Hasil survei tim riset kesejahteraan dosen dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) yang melibatkan 1.200 dosen dari berbagai institusi, sebanyak 42,9 persen dosen menerima gaji di bawah Rp3 juta per bulan. Padahal, sebagian besar dari mereka bilang, harus mengeluarkan biaya hidup per bulan sebesar Rp3—10 juta.

Dilaporkan juga bahwa sekira 12,2 persen memiliki pengeluaran bulanan lebih dari Rp10 juta. Lalu, mengapa gaji dosen masih banyak yang kurang laik?

Beban dilimpahkan ke kampus

Ilustrasi hasil presentasi dosen atau pengajar.
Ilustrasi hasil presentasi dosen atau pengajar.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, kebijakan yang berlaku bagi dosen dan tenaga pengajar masih belum berpihak pada kesejahteraan dosen.

"Kebijakan pemerintah saat ini ke arah privatisasi pendidikan. Jadi baik di kampus negeri maupun swasta, beban pembiayaan itu dilimpahkan ke kampus. Akibatnya, kampus harus meminimalisir pengeluaran, termasuk untuk gaji-gaji dosennya," tuturnya.

Dia bilang, kebanyakan dosen akhirnya mesti mengambil pekerjaan sampingan dan proyek-proyek lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu seringkali menghambat kehadiran mereka bagi mahasiswa, baik sebagai pengajar maupun pembimbing riset.

"Kesejahteraan untuk dosen harus ditingkatkan dan juga harus berbasis pada kinerja dan kompetensinya. Jadi, jangan hanya fokus di kesejahteraan sementara performanya buruk. Jadi harus ada sistem yang mendorong keduanya bisa berjalan secara seirama," kata dia.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat