PIKIRAN RAKYAT - Program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran ditargetkan akan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Namun, program tersebut menulai kontroversi dan dikriti dari berbagai sisi kebijakan.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memperhitungkan bahwa program ini membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun untuk berjalan penuh pada tahun 2029. Sementara untuk tahap awal program ini rencananya akan dimulai pada 2025 dan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun-Rp120 triliun.
Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko memaparkan bahwa setiap tahunnya akan diperlukan pasokan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500.000 ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, seta 4 juta kilo liter susu sapi segar per tahun.
Berapa Beban Anggran yang Dikeluarkan Negara?
Dalam keterangannya kepada media, Budiman Sudjatmiko mengatakan butuh alokasi setidaknya anggaran sebesar Rp50 triliun-Rp60 triliun dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp100 triliun-Rp120 triliun pada tahun pertama program ini dimulai.
Menurutnya, ini karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusukan pasokan khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan untuk program ini.
Ekonom Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan butuh waktu lama untuk mencapai apa yang diutarakan oleh Budiman. Jika program ini akan segera diimplementasikan, pendanaannya kemungkinan tetap bertumpu pada APBN.
Persoalannya menurut Esther, ruang fisikal yang bersedia sangat sempit. Tanpa program ini saja, APBN 2024 sudah defisit Rp347,6 triliun.
Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah mencapai 38 persen. Sedangkan rasio pajak selama 10 tahun terakhir cenderung menurun.
Program makan siang gratis jika telah berjalan penuh membutuhkan anggaran Rp450 triliun, itu berarti setara dengan 13,5 persen dari APBN 2014 yang berjumlah Rp3.325 triliun.