/photo/2024/02/28/162569817.png)
PIKIRAN RAKYAT - Juru Bicara Timnas AMIN Refly Harun mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang membahas program makan siang gratis dengan para menterinya dalam rapat kabinet. Program tersebut dibahas secara terang-terangan agar masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 saat Prabowo-Gibran belum dinyatakan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024 oleh KPU.
“Seperti kata Mas Rudy (S Kamri) tadi ini gak sopan presiden, hasil pemilu belum diumumkan secara formal tiba-tiba sudah ada yang namanya pembahasan mengenai makan siang gratis,” kata Refly dalam acara bertajuk Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pemilu Curang di Gedung GBN, Jakarta Pusat.
Pakar Hukum Tata Negara itu menilai Jokowi sedang membangun rezim cawe-cawe yang membahayakan masa depan negara. Dia menyebut sudah banyak pihak yang menyuarakan kekhawatirannya terhadap ambisi Jokowi meski tidak digubris.
“Rezim yang dia ciptakan, katakanlah rezim cawe-cawe, akan dipertahankan terus. Ini apa-apaan? Di seluruh dunia gak ada yang kayak gini kecuali di rezim ini,” ujarnya.
Refly lalu membeberkan langkah-langkah yang bisa diupayakan oleh rakyat sipil dan tim paslon 01 dan 03, yakni dengan mendesak Jokowi mundur dari jabatannya.
“Kita terus bergerak saja yang penting konstitusional. Minta Jokowi mundur itu konstitusional. Minta Jokowi dimakzulkan itu konstitusional. Yang tidak ada adalah perpanjangan masa jabatan,” kata Refly.
Dalih Jokowi Ingin Mudahkan Pemerintahan Baru
Presiden Joko Widodo buka suara soal program makan siang gratis Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program tersebut dibahas Jokowi saat menggelar rapat kabinet paripurna bersama menteri-menterinya Senin lalu.
Jokowi menegaskan belum ada pembahasan mendalam terkait program unggulan paslon 02 itu. Dia hanya meminta para menteri memasukkan makan siang gratis ke dalam RAPBN demi memudahkan pekerjaan pemerintahan baru.
“Gak ada (pembahasan mendalam), yang ada hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.