PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani terusik dengan tindakan Presiden Joko Widodo yang membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran dalam rapat kabinet Senin lalu. Benny mengaku heran karena program tersebut dijanjikan oleh paslon 02, tetapi yang membayarnya Jokowi.
"Janji Prabowo-Gibran anehnya yang membayar Pak Jokowi, kalau secara ideal siapa yang berjanji dan berutang adalah mereka yang membayar," kata Benny di kawasan Jakarta Pusat.
Benny lalu menyinggu masalah etika seorang presiden. Sikap Jokowi kala itu dianggap menyalahi etika karena seharusnya tidak ikut campur dalam program unggulan 02 itu. Terlebih, proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berjalan di KPU.
"Ini kan masalah etika kenegaraan dan masalah anggaran pendapatan belanja negara. Kalau pun pada saatnya, siapa pun yang membayar adalah yang berjanji, dan bukan Jokowi," ujarnya.
Jokowi Ingin Mudahkan Presiden Terpilih
Presiden Jokowi buka suara soal program makan siang gratis Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program tersebut dibahas Jokowi saat menggelar rapat kabinet paripurna bersama menteri-menterinya di Istana.
Jokowi menegaskan belum ada pembahasan mendalam terkait program unggulan paslon 02 itu. Dia hanya meminta para menteri memasukkan makan siang gratis ke dalam RAPBN demi memudahkan pekerjaan pemerintahan baru.
“Gak ada (pembahasan mendalam), yang ada hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.
Jokowi mengatakan dia dan kabinetnya ingin mengefektifkan sistem penganggaran presiden dan wakil presiden terpilih nanti, sehingga tidak perlu mengajukan anggaran itu dari nol ke DPR.
“Supaya (program presiden) terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR,” ujar Jokowi.