PIKIRAN RAKYAT - Demonstran Aksi Kamisan ke-807 menuntut Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM serta menuntut hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat secara menyeluruh.
Mereka juga mempertanyakan akal sehat Jokowi yang memberi pangkat kehormatan pada Prabowo Subianto selaku salah satu terduga pelaku kasus penghilangan paksa 1998.
Aktivis Forum Rakyat Demokratis atau FRD Petrus Haryanto menilai pemberian pangkat pada Prabowo telah mengoyak hati para aktivis HAM dan keluarga korban penculikan.
"Telah menyakiti hati keluarga korban penculikan, juga menyakiti hati kami ini teman-temannya para aktivis yang sampai hari ini belum ditemukan,” kata Petrus di depan Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Februari 2024.
Keputusan itu juga dianggap sebagai bentuk peneguhan terhadap impunitas bagi penjahat HAM di saat seharusnya negara hadir mengawal penyelesaian kasus dan menyampaikan permintaan maaf.
“Kebijakan jokowi itu semakin meneguhkan politik impunitas pelaku pelanggaran HAM tidak diadili bahkan menjauh dari proses hukum ketika kebijakan menaikan pangkat kehormatan terhadap pelaku penculikan,” ucap Petrus.
Melihat kondisi tersebut, demonstran menyampaikan kekecewaannya pada presiden dan mengangkat tema 'Simfoni Kebohongan dan Impunitas Presiden Jokowi' dalam aksi yang digelar ke-807 kali itu.
“Dia (Jokowi) bertubi-tubi melakukan kebijaksanaan jauh dari akal sehat, kebijakan yang melanggar koridor demokrasi, kebijaksanaan yang dianggap kebablasan,” ujar Petrus.
Aksi Kamisan ke-807: Apa Kabar Fakta Sejarah?
Salah satu aktivis dalam Aksi Kamisan ke-807, Zen RS mempertanyakan fakta sejarah yang menjadi bukti dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM berat.