PIKIRAN RAKYAT – Ketua KPU Hasyim Asy’ari menepis kecurigaan PDI Perjuangan terkait upaya mengunci perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD maksimal di angka 17 persen. Hasyim menegaskan bahwa sejak awal, KPU tidak pernah mematok angka perolehan suara paslon tertentu.
“KPU membantah ya. KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu. KPU tidak pernah kemudian mematok suara si A, si B, dan seterusnya, partai ini, partai itu sekian, sejak awal tidak ada karena pemungutan suara ini bersifat langsung,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.
Menurut Hasyim, kecurigaan tersebut tak berdasar. Hingga saat ini, KPU tidak melihat adanya upaya-upaya pengendalian suara paslon mana pun di angka tertentu.
“Jadi, tidak ada KPU kemudian sudah istilahnya tadi mengunci di angka sekian persen, tidak pernah ada situasi itu,” ujar Hasyim.
Curigai Permainan Algoritma
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menduga ada algoritma yang sengaja digunakan untuk mengendalikan perolehan suara pasangan Ganjar-Mahfud. Akibatnya, suara Ganjar-Mahfud versi real count KPU mentok di angka 16,68 persen atau maksimal 17 persen. Informasi tersebut diperoleh Hasto usai berkonsultasi dengan pakar IT.
“Pakar IT menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukannya suatu json script, suatu algoritma untuk nge-lock agar perolehan Pak Ganjar-Mahfud itu hanya maksimum 17 persen,” kata Hasto usai menghadiri diskusi publik berjudul “Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?” di Universitas Indonesia, Kamis, 7 Maret 2024.
Selain perolehan suara yang dihalangi, kata Hasto, pakar juga mendapati gangguan siber dalam proses unggah Formulir C1 yang merupakan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS.
“Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa meng-upload C1. Juga data-data bahwa quick count pun diintersep,” ujarnya.
Untuk itu, PDIP akan mengusut persoalan tersebut dengan melakukan audit forensik.