/photo/2023/05/17/3577838064.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengumumkan bahwa saat ini bukanlah prioritas bagi partainya untuk menentukan sikap apakah akan mendukung atau menjadi oposisi terhadap pemerintahan baru periode 2024–2029.
Dalam jumpa pers di Jakarta pada Rabu malam, 20 Maret 2024, Surya Paloh menjelaskan bahwa meskipun kemungkinan NasDem untuk menjadi partai pendukung atau partai oposisi masih sama, namun saat ini partainya tidak menganggap bergabung dalam pemerintahan baru sebagai prioritas utama.
"Bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Partai NasDem. Kemungkinan bergabung atau tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi, ini saya ingin pertegas tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung," ujar Surya Paloh.
Meskipun demikian, Surya Paloh menekankan bahwa Partai NasDem, terlepas dari sikap yang akan diambil nantinya terhadap pemerintahan baru, tetap berharap agar Pemilu 2024 menghasilkan pemerintahan yang kuat dan solid.
Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, NasDem mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang kalah dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam kontestasi tersebut, NasDem berkoalisi dengan PKS dan PKB.
Anies Akan Gugat Hasil Pemilu 2024
Capres dan Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, memberikan tanggapan terhadap hasil akhir pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait rekapitulasi Pilpres 2024 yang diumumkan pada Rabu malam (20/3).
Dalam pernyataannya, Anies Baswedan menekankan pentingnya proses pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Dia menyatakan bahwa hasil akhir tidak boleh mengaburkan pentingnya proses pemilihan yang bersih.
"Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, dan bebas dari tekanan, untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati," kata Anies Baswedan dalam keterangan persnya.
Anies juga menegaskan bahwa pemimpin yang terpilih dari proses yang tidak bersih dapat menghasilkan kebijakan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas proses pemilihan adalah hal yang fundamental bagi kelangsungan demokrasi.
"Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," tambah Anies.