PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim bahwa data masyarakat Indonesia di dunia maya dilindungi oleh hukum yang kuat. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan media sosial.
Keamanan data pengguna di Indonesia telah dijamin oleh setidaknya dua aturan. Keduanya mengatur tentang larangan penyalahgunaan data.
Pertama, ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian, ada juga Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Keamanan data ada aturannya, kita punya UU ITE dan UU PDP sekarang," ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangannya, Rabu 20 Maret 2024.
"Intinya, menyalahgunakan (data) tidak boleh, dan penggunaan AI (kecerdasan buatan) pun sudah ada pedoman dari surat edaran," katanya menambahkan.
Meski mengklaim keamanan data di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang, nyatanya kasus kebocoran sudah berulang kali terjadi. Berikut, Pikiran-Rakyat.com rangkum dari berbagai sumber mengenai deretan kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia:
Data BPJS Ketenagakerjaan
Kasus kebocoran data pernah terjadi pada pengguna BPJS Ketenagakerjaan. Sekitar 19,56 juta data bocor di situs dark web pada 12 Maret 2023.
Dark web merupakan bagian dari jaringan internet yang tidak bisa diakses dengan mesin pencari biasa. Kasus tersebut bermula setelah adanya unggahan dari akun yang bernama Bjorka di Breach Forums dengan deskripsi "BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 Million".
Dalam unggahan tersebut, Bjorka membagikan 100.000 contoh data pengguna yang berisikan informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, dan alamat. Dia kemudian menjual data tersebut sebesar 10.000 dolar AS (Rp154 juta) yang dapat dibayarkan melalui aset digital Bitcoin.