PIKIRAN RAKYAT – Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) Bambang Widjojanto membeberkan dugaan intervensi yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024.
Bambang mempertanyakan kapasitas Jokowi yang mengerahkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mencari data partai politik. Kejadian yang dicurigai sebagai upaya untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu terjadi pada 16 September 2023.
“Awalnya presiden menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen mengenai surveillance partai politik,” kata Bambang dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
“Timbul pertanyaan dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk mengetahui data survei dan arah dari partai politik. Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon?” katanya menambahkan.
Menggerakkan Menteri
Selain BIN, kata Bambang, Jokowi juga menggerakkan dan membiarkan beberapa menteri kabinetnya terlibat dalam rangkaian kampanye paslon 02. Berikut rincian nama menteri dan tindakannya yang diduga melanggar aturan pejabat negara:
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto melakukan politisasi bansos kepada warga Mandalika.
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungan kepada Prabowo melalui berbagai platform media sosial.
- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendampingi Gibran melakukan kampanye di Papua pada 26 Januari 2024, kemudian mendirikan gerakan relawan untuk memenangkannya.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak cuti dan tidak mundur meski terbukti mengkampanyekan paslon 02.
- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan siap memberikan tambahan suara sebanyak 4 persen untuk Prabowo-Gibran dan mendirikan pengarahan terhadap penyuluh agama.
- Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan bimbingan teknis demi menggalang dukungan bagi 02.
- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Relawan Projo Budi Arie menggalang dukungan untuk 02.
- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendirikann posko pemenangan untuk Prabowo-Gibran.
- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR) Raja Juli Antoni melakukan politisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat. Sekretaris Jenderal PSI ini juga memberikan dukungan dan selamat kepada Prabowa-Gibran secara terang-terangan melalui media sosial.***