PIKIRAN RAKYAT – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei soal korelasi penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah dengan hasil pencoblosan atau dukungan kepada pasangan calon (paslon) presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut hasil survei tersebut, sebanyak 24,8 persen dari responden mengakui menerima bantuan sosial dari pemerintah. Lebih menarik lagi, dari jumlah tersebut, sebanyak 69,3 persen menyatakan dukungan mereka kepada pasangan Prabowo-Gibran.
"Di kalangan penerima bansos, dukungannya paling banyak kecenderungannya ada pada pasangan 02," ungkap Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan.
Proporsi Pemilih Penerima dan Non Penerima Bansos
Survei tersebut juga menunjukkan bahwa proporsi penerima bansos yang mendukung pasangan Anies-Muhaimin lebih rendah, yakni sebesar 17,6 persen, dibandingkan dengan pemilih mereka yang tidak menerima bansos yang mencapai 28,2 persen.
Namun, tak hanya penerima bansos yang memberikan keunggulan bagi Prabowo-Gibran. Sekitar 54 persen dari responden yang tidak menerima bansos juga menyatakan dukungan kepada pasangan ini. Sementara itu, pemilih yang tidak menerima bansos dan memilih Anies-Cak Imin mencapai 28,2%, sedangkan pemilih yang tidak menerima bansos dan mendukung Ganjar-Mahfud mencapai 17,8%.
"Baik menerima atau tidak menerima bansos, survei nasional ini tetap dimenangkan oleh paslon nomor urut 2," tegas Direktur Eksekutif LSI, Djayadi.
Survei ini memiliki toleransi kesalahan sekitar 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%, dengan asumsi sampel random sampling. LSI melakukan survei ini pada 19-21 Februari 2024, dengan melibatkan 1.211 responden berusia 17 tahun ke atas yang diasumsikan mewakili 83% dari total populasi nasional.
Dipermasalahkan THN AMIN
Anggota Tim Hukum (THN) pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto (BW), mengungkapkan keprihatinannya terhadap pola politik yang dinilai merugikan dalam pengerahan bantuan sosial (bansos) dan praktik politik 'gentong babi' atau pork barrel politics. Hal ini disampaikan dalam gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilpres 2024.
Menurut BW, pemerintah telah memanfaatkan bansos sebagai alat politik untuk kepentingan pasangan Prabowo-Gibran. Dia menyebutkan bahwa politisasi bansos semakin meningkat pada Februari 2024 lalu, terutama dengan pemberian BLT El Nino yang dicairkan dalam jumlah besar jelang pemungutan suara.