PIKIRAN RAKYAT - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku sudah mulai 'bekerja' sebagai Presiden RI mempersiapkan pemerintahan yang akan dia pimpin setelah dilantik, 20 Oktober 2024 mendatang. Meski begitu, Prabowo mengatakan pihaknya tetap menghormati proses sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Prabowo menyampaikan hal demikian ketika menghadiri acara buka puasa bersama di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertama-tama, dia menyoroti tantangan bangsa ke depan yang tidak menjadi semakin mudah.
"Ke depan tantangan kita tidak akan ringan, tapi potensinya sangat besar selama beberapa minggu ini setelah kita melihat penetapan dari KPU," kata Prabowo, dikutip Sabtu, 30 Maret 2024.
Kendati masih menunggu keputusan MK terkait gugatan sengketa pilpres yang dilayangkan kubu rival, dari paslon 01, Anies-Muhaimin (AMIN), dan paslon 03, Ganjar-Mahfud, Prabowo mengaku dia telah memulai sejumlah diskusi terkait pemerintahan berikutnya.
"Walaupun kita juga masih menghormati proses-proses yang sudah dilaksanakan dan menunggu hasil akhir dari Mahkamah Konstitusi tapi saya sudah terus menerus melaksanakan suatu diskusi-diskusi brainstorming-brainstorming pengumpulan keterangan, pengumpulan data, dan melaksanakan persiapan yang sebaik-baiknya," kata dia.
"Bersyukur bahwa kita memang bagian daripada koalisi Indonesia Maju. Kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, tidak mencla-mencle. Kita tegas dari awal mengatakan kita adalah timnya Pak Jokowi," tuturnya lagi.
Baca Juga: 'Saya dan Gibran Hanya Manusia Biasa yang Butuh Dukungan,' Kata Prabowo Subianto
Prabowo Rangkul Semua Kalangan
Prabowo Subianto dinilai menepati janji politiknya untuk merangkul semua kalangan. Hal ini dibuktikan dengan langkahnya menggapai satu-satu lawan politiknya dalam kontestasi Pemilu Pilpres 2024.
Penilaian datang dari Pengamat politik yang merupakan Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Prof R Siti Zuhro. Dia mengatakan bahwa Prabowo membuka lebar-lebar pintu relasi menuju partai politik (parpol) lain di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) selaku pengusung.