PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menjelaskan tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya, saat membagikan bantuan sosial (bansos) beras kepada masyarakat jelang Pilpres 2024.
Sebelumnya, Tim Hukum Anies-Cak Imin (AMIN) beserta tim Ganjar-Mahfud menyoroti pembagian bansos termasuk bantuan beras berulang-ulang, sebagai indikasi adanya upaya pemerintahan Jokowi untuk memenangkan calon tertentu pada Pemilu 2024, sebab penyalurannya berlangsung dekat-dekat waktu pemungutan suara.
Indikasi ini digaungkan berkali-kali dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Saat dihadirkan sebagai saksi di sidang MK, Jumat, 5 April 2024, Muhadjir lantas membantah segala tudingan soal bansos karena pemilu.
Mulanya, ia menyampaikan bahwa program pangan bantuan beras cadangan pangan (CPP) pemerintah berkaitan dengan pencegahan adanya kenaikan angka kemiskinan di Tanah Air.
"Dimaksudkan untuk mencegah kenaikan angka kemiskinan sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan," kata Muhadjir.
Kemudian, Menko PMK menyampaikan bahwa program bantuan beras CPP per periode Januari hingga Juni 2024 ini juga dimaksudkan agar daya beli masyarakat konstan bertahan dan stabil.
"Yang Mulia, terkait dengan program pangan bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP yang diberikan kepada masyarakat pada Bulan Januari sehingga Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023," ujar Muhadjir Effendy.
Terkait tujuan utama mempertahankan daya beli, Muhadjir menjelaskan, bencana el nino menjadi sebab mengapa pemerintah menaruh perhatian terhadap kemampuan bertransaksi di kalangan masyarakat.
"Adapun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana el nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dikelola dan merupakan kewenangan badan pangan nasional," kata dia lagi.