/photo/2023/10/05/232973258.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu diduga membantu memindahkan pegawai Kementerian Pertanian berinisial ADM untuk dimutasi ke Malang, Jawa Timur.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengungkapkan, pihaknya telah memiliki kecukupan alat bukti untuk menggelar persidangan etik terhadap Ghufron. Salah satunya, Ghufron melakukan komunikasi dengan pejabat Kementan untuk memuluskan rencana mutasi tersebut.
"Meminta untuk memindahkan salah seorang pegawai dari Kementerian Pertanian di pusat ini ke Jawa Timur, ke Malang," kata Albertina di gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2024.
Dalam proses penyelesaian dugaan pelanggaran etik Ghufron, Dewas KPK telah meminta keterangan kepada 10 orang termasuk mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Albertina menyebut permintaan keterangan terhadap para pihak bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti.
"SYL juga ada kita klarifikasi, kan kita kumpul bukti-bukti. Nanti di sidang kan siapa saja akan diperiksa, tergantung majelis," tutur Albertina.
Albertina belum mau berbicara soal dugaan Ghufron menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK untuk merealisasikan proses mutasi salah satu pegawai Kementan. Menurutnya, hal tersebut akan terungkap setelah persidangan rampung.
"Mengenai memperdagangkan pengaruh atau bagaimana, itu mungkin nanti akan kita lihat setelah di sidang. Ini kan sekarang namanya dugaan," ujar Albertina.
Di sisi lain, Ghufron menanggapi penanganan etik yang berawal dari laporan masyarakat itu sudah kedaluwarsa sehingga tidak layak untuk dilanjutkan prosesnya oleh Dewas KPK. Oleh sebab itu, dia menggugat Dewas ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.***