PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Sayid Iskandarsyah menyanggah pernyataan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat terkait adanya dugaan penyelewengan dana yang diberikan Kementerian BUMN.
Dia membantah adanya penyelewengan dana sebesar Rp2,9 miliar dari total Rp6 miliar dari Kementerian BUMN untuk kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis yang dilakukan oleh oknum pengurus organisasi pers tersebut.
Sayid Iskandarsyah menegaskan, pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DK PWI adalah informasi yang keliru. Sebab, dia selaku sekjen tidak pernah memberi keterangan apapun kepada lembaga itu.
Apalagi, keterangan terkait penyalahgunaan uang Rp2,9 miliar dari total bantuan Rp6 miliar yang diberikan Kementerian BUMN tersebut. Dia menjelaskan, isi kerja sama PWI Pusat dengan Forum Humas (FH) BUMN adalah menyelenggarakan UKW di 10 provinsi.
Dukungan dana yang disepakati sebesar Rp6 miliar, dengan masa waktu pengerjaan Desember 2023 dan Januari 2024. Seluruh prosesnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerja sama dengan forum tersebut.
Dari total dukungan anggaran itu, dana yang telah dilaporkan sampai hari ini sebanyak Rp4,6 miliar. Selain digunakan untuk UKW di 10 provinsi, dana itu juga dipakai dalam kegiatan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) yang berlangsung 5-9 Februari 2024 di Bandung.
"Semua data penggunaan uang tersebut bisa dicek ke bagian keuangan PWI Pusat," ujar Sayid Iskandarsyah.
Rencana Kegiatan UKW Lanjutan
Lebih lanjut, PWI akan kembali menyelenggarakan UKW di 10 provinsi. Kegiatan dimulai dari Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada 17-18 April 2024.
Kemudian berlanjut ke wilayah lain seperti Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan seterusnya sampai akhir Mei.