PIKIRAN RAKYAT – Saat mengisi seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD mengungkap kekhawatirannya terkait wacana kabinet gemuk pemerintahan baru. Mahfud menilai kabinet yang gemuk tidaklah sehat, sebab korupsi bisa semakin merajalela jika jumlah kementerian terus bertambah.
“Semakin banyak itu (menteri), semakin banyak sumber korupsi. Itu semua anggaran,” kata Mahfud dalam seminar bertajuk ‘Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan' di Kampus UII, Yogyakarta, Rabu, 8 Mei 2024.
Saat Presiden Joko Widodo menyusun Kabinet Indonesia Maju pada 2019 lalu, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara pernah merekomendasikan agar jumlah kementerian dipangkas, salah satu Kementerian Koordinator (Kemenko).
“Dulu saya bersama Mba Bibiv dan Bu Ni'mah di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di 2019, (memberikan) rekomendasi dikecilkan jumlah kementerian. Bahkan kita mengatakan bahwa Kemenko itu tidak harus ada, dalam rekomendasi yang dirumuskan itu Kemenko dihapus,” ujarnya.
Mantan hakim konstitusi itu menegaskan tujuannya merekomendasikan penghapusan Kemenko bukanlah bagi-bagi kekuasaan, melainkan membatasi pejabat setingkat menteri.
“Kalau enggak salah dulu perumusnya Bu Bibiv dan Pak Feri, 'Kemenko dihapus saja gak ada gunanya'. Karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet, saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai undang-undang,” ujar Mahfud menambahkan.
Kabinet Gemuk Akibat Tebar Janji
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyinggung ngerinya Indonesia jika para pengusaha yang merusak lingkungan melakukan kolusi dengan penjahat korup untuk memenangkan suatu pertarungan.
Untuk mencegah kondisi ini terjadi, Mahfud berpesan kepada organisasi masyarakat, kampus-kampus, dan civil society untuk tidak lelah berjuang. Mahfud pun meminta kampus mulai menyiapkan kader-kader bangsa terbaik untuk membangun negeri.
Mahfud lalu menyinggung wacana kabinet gemuk akibat terlalu banyak pihak-pihak yang dijanjikan jabatan strategis. Pihak tersebut punya peran penting dalam memenangkan orang yang didukungnya.
“Nanti orang bikin kegiatan, pemilu menang, lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi,” kata Mahfud.