PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung jalannya Pilpres 2024 saat menyampaikan pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada Jumat, 24 Mei 2024. Ia merasa sedih melihat TNI dan Polri dibawa-bawa ke dalam politik praktis.
“Masa TNI/Polri dibawa lagi ke politik praktis, sebagaimana kita rasakan dalam Pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu,” katanya, dikutip dari YouTube PDI Perjuangan pada Sabtu, 25 Mei 2024.
Megawati Soekarnoputri pun mengatakan bahwa Pemilu 2024 ini tampak abu-abu dan sudah direkayasa.
“Saya ini presiden ketika Pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab, berhasil. Loh kok sekarang, Pemilu-nya langsung, tapi kok jadi abu-abu gitu. Sudah direkayasa,” ujarnya.
Megawati 'Sentil' Kinerja Lembaga Negara
Dalam kesempatan tersebut, Megawati Soekarnoputri sempat menyentil kinerja sejumlah lembaga negara. Ia tampak gemas saat menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diam-diam saja dengan apa yang terjadi selama Pilpres 2024.
“Kurang apa loh, semuanya berkata..civil society, ahli hukum dan lain sebagainya. Kok sepertinya ga ada yang akan bilang 'oh iya betu, bukan begitu seharusnya'. KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya ga ada suara,” ucapnya.
“Jadi kan saya mikir, masa saya ga boleh bersuara. Saya boleh dong bersuara. Katanya kita nih negara demokrasi,” ucapnya melanjutkan.
Tak hanya itu saja, Megawati Soekarnoputri juga menyinggung kinerja KPK. Menurutnya, lembaga yang bagus tersebut justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik.
Ia pun bertanya, siapa yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut.
“Dulu reformasi menempatkan nepotisme, kolusi, dan korupsi sebagai musuh bersama. Oleh sebab itu, lahir lah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu juga saya loh yang buat. Heran loh, yang barang bagus-bagus, tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa ya? Itu kesalahan siapa ya?” tuturnya.
Melanjutkan ucapannya, Megawati Soekarnoputri pun menyindir kinerja Mahkamah Konstitusi.