PIKIRAN RAKYAT - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai bahwa aturan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi mereka yang berpenghasilan sama dengan atau lebih besar dari Upah Minimum Regional berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Untuk itu, Fraksi PAN mendesak pemerintah agar mencari solusi terkait masalah ini. Sebab, banyak juga anggota masyarakat yang gajinya jauh dari upah minimum. Sementara, mereka juga adalah rakyat yang membutuhkan perumahan.
"Kebijakan apa pun yang ditetapkan pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat bagi semua," ucap Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangannya, Rabu, 29 Mei 2024.
Saleh berpandangan, membutuhkan waktu paling lama 7 tahun untuk mendaftar jadi peserta terhitung sejak aturannya ditetapkan. Selama masa itu, pemerintah didesak untuk melakukan kajian komprehensif agar kegiatan ini tidak menimbulkan gejolak sosial.
"Dari pengamatan saya, sejauh ini masih banyak hiruk pikuk dan kebisingan terkait program ini. Meskipun presiden mengatakan bahwa ini sangat baik untuk jangka panjang, namun saat ini masih saja ada kicauan yang bernada negatif. Terutama di media-media sosial," tuturnya.
Di samping itu, Saleh juga dinilai menambah beban tambahan bagi para pekerja. Sebab, para pekerja sendiri sudah banyak kewajiban lain yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban untuk menjadi peserta jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Yang jadi kewajiban pengusaha/pemberi kerja 0,5 persen. Sementara, 2,5 persen menjadi kewajiban pekerja," ujarnya memungkasi.***