PIKIRAN RAKYAT - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menduga bahwa bagi-bagi konsesi tambang ini sebagai upaya menjinakkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan agar tidak resisten terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Selain itu, pada saat ormas keagamaan masuk ke industri tambang, mereka justru akan menjadi pihak yang berkontribusi pada ketidakadilan yang menimpa warga. Hal itu dinilai tidak sejalan dengan marwah ormas-ormas keagamaan yang semestinya justru memperjuangkan ketidakadilan yang dialami oleh jemaah mereka.
“Ketika sebuah ormas keagamaan jadi pemegang konsesi, lalu operasional tambangnya menggusur pemukiman, menghancurkan kawasan hutan, merampas tanah warga, melakukan kekerasan dan kriminalisasi, apakah ormas-ormas ini mau jadi bagian dari praktik kekerasan seperti ini?” tutur Koordinator JATAM, Melky Nahar.
“Kalaupun mereka memakai narasi bahwa ini untuk kebaikan umat, saya mau bilang bahwa itu untuk kebaikan sebagian umat mungkin iya, tapi ada umat lain dan lingkungan yang faktanya selama ini juga dikorbankan,” ujarnya menambahkan.
Ormas Jangan Asal Menerima Tawaran Pemerintah
Melky Nahar meminta ormas keagamaan di Indonesia tak serta merta menerima penawaran pemerintah untuk menjadi pengelola tambang. Justru, mereka semestinya berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh tambang.
Sebab, banyak dari korban tambang yang diadvokasi oleh JATAM juga terkait dengan ormas keagamaan.
“Praktik ekstrasi pertambangan hari ini di Indonesia, banyak korbannya juga umat keagamaan itu sendiri, termasuk jemaah NU, jemaah Muhammadiyah. Apakah situasi ini mau diabaikan oleh elite-elite di ormas keagamaan hanya karena konsesi yang dibagi-bagikan oleh rezim Jokowi?” kata Melky Nahar.
Seperti di Desa Wadas, mayoritas warga yang terdampak oleh penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) merupakan Nahdliyin. Warga sempat mengadu ke NU di tengah perpecahan sikap masyarakat terhadap proyek tambang itu.
Berdasarkan informasi dari situs NU, ormas Islam ini kemudian mengutus tim untuk mengawal kasus tersebut. Pada Oktober 2022, Muhammadiyah juga pernah bersurat ke Presiden Jokowi mengenai penolakan mereka terhadap tambang emas di Trenggalek, Jawa Timur.