PIKIRAN RAKYAT - PDI Perjuangan (PDIP) ikut mengomentari keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menduetkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pilkada Jakarta 2024. PDIP yakin bahwa keputusan tersebut masih bisa dinegosiasikan.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga pun mengingatkan bahwa tak ada partai politik yang bisa mengusung calon sendiri pada Pilkada Jakarta 2024.
Sebab, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang punya minimal 20 persen dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah. Sementara, berdasarkan hasil Pileg 2024, tak ada partai politik yang mencapai 20 persen total kursi di DPRD DKI Jakarta.
"PKS kalau saya tidak salah 18 (kursi di DPRD DKI Jakarta), masih perlu empat kursi lagi (agar capai 20 persen kursi di DPRD Jakarta). Nah ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, 'Oh satu partai lagi ini pasti.' Kan belum tentu, kan? Karena belum ada yang namanya keputusan final," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Kamis, 27 Juni 2024.
Oleh karena itu, PKS harus mencari koalisi untuk mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Menuru Eriko, nantinya, dinamika politik masih akan bermunculan, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan membuka pendaftaran calon kepala daerah mulai 27 - 29 Agustus 2024.
PDIP Bakal Perjuangkan Calonnya
Pada Pilkada Jakarta 2024 nanti, PDIP akan memperjuangkan kadernya agar bisa maju sebagai cagub maupun cawagub. Namun, PDIP juga tak bisa mengusung calonnya sendirian, dan harus mencapai kesepakatan dengan partai politik lainnya.
"Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) nanti yang memutuskan. Nah tentunya kita harus bekerja sama tadi saya sudah ingatkan, nah nanti dengan partai mana inilah yang sekarang sebentar lagi kami akan komunikasikan dalam tingkat DPP," ujarnya.
Sebelumnya, Eriko sudah mengungkapkan bahwa PDIP punya sejumlah kandidat untuk Pilkada Jakarta 2024. Beberapa di antaranya adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan-RB Azwar Anas, dan Panglima TNI Andika Perkasa.
Sebenarnya, nama Anies Baswedan dan dua mantan gubernur Jakarta lainnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat juga masuk dalam radar mereka.***