PIKIRAN RAKYAT - Tidak adanya "back up" (cadangan) atas data-data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) murni kebodohan, bukan persoalan tata Kelola ketahanan siber. Inilah yang menyebabkan gangguan usai serangan siber membuat satu negara kelabakan.
Penilaian menohok tersebut datang dari Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Ia mengisyaratkan bahwa data cadangan merupakan hal yang sederhana dan sudah sepatutnya terpikirkan oleh pengelola data-data kenegaraan.
Ia mengungkapkan hal itu saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo, Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian
"Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola pak, jadi masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satupun back up," kata Meutya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Bagi Meutya, 2 persen data PDNS 2 yang sudah tercadangkan di Pusat Data Nasional (PDN) di Batam pun terbilang kecil angkanya, sehingga kurang dapat diperhitungkan.
Dengan demikian, menurutnya dapat ditarik simpulan bahwa ketiadaan cadangan data pada PDNS 2 tak ada kaitannya dengan kekurangan tata kelola ketahanan siber. Sebab jika tak ada data yang dicadangkan, tiada pula pengelolaan.
"Ini kan kita enggak hitung Batam back up kan karena cuma 2 persen kan, ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih pak," tegasnya.
Untuk itu, Meutya mengaku heran kenapa bisa data pemerintah semacam ini tak punya cadangannya pada PDNS 2. Padahal, di dalamnya ada data-data berbagai kementerian sehingga serangan siber akan berdampak signifikan dengan cakupan akibat yang luas.
"Punya data nasional, dipadukan seluruh kementerian, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung, ‘masih untung’ (bagi) orang Indonesia, itu malah yang selamat, yang paling patuh (Direktorat Jenderal) Imigrasi saya dengar, itu yang paling enggak selamat," ucap dia.
Baca Juga: 82 Anggota Aktif DPR RI Diduga Terlibat Judi Online, Kapan Daftar Nama Pelaku Diumumkan?
Dalih BSSN, Ada Masalah Tata Kelola Ketahanan Siber
Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo, Kamis, 27 Juni 2024, Kepala BSSN, Hinsa Siburian menyampaikan pengakuan adanya kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber.
Hal ini merupakan alasan dari sisi BSSN, mengenai tidak adanya cadangan data-data PDNS 2 yang mengalami gangguan akibat serangan siber beberapa waktu ke belakang.
"Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola, kami memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk (menyampaikan) apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kami laporkan juga," kata Hinsa, dikutip dari Antara. ***