PIKIRAN RAKYAT - Bea masuk 200 persen bagi barang impor Tiongkok akan sulit diwujudkan. Rencana pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Zulkifli Hasan (Zulhas) disebut dilempar begitu saja tanpa kajian matang.
Penilaian disampaikan oleh Ketua Departemen Ilmu ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Rossanto Handoyo. Dia mengatakan, Tiongkok merupakan tujuan ekspor terbesar di Indonesia saat ini.
Tercatat, nilai ekspor Indonesia pada 2022 hampir mencapai 300 miliar dollar AS, kemudian 2023 mencapai 240 miliar dollar AS. Tiga puluh persen dari total nilai ekspor tersebut ke Tiongkok.
"Jika Indonesia menerapkan tarif bea masuk 200 persen terhadap barang impor mereka, mereka akan membalasnya terhadap barang ekspor kita," ucap Rossanto, dikutip dari RRI pro 3, Senin, 1 Juli 2024.
Rossanto melanjutkan, rencana ini barang pasti akan menimbulkan masalah terhadap industri dalam negeri yang memiliki ekspor ke Tiongkok. Untuk itu, rencana penerapan bea masuk 200 persen tidak bisa diputuskan dengan gegabah.
"Apalagi selama ini belum pernah ada bea masuk tiba-tiba naik sampai 200 persen dari selama ini 0-5 atau 0-10 persen. Saya rasa pak mendag baru melempar wacana dan belum ada kajian matang soal rencana itu," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, ada kebijakan lebih baik dan lebih maju, yakni menerapkan bea masuk nol persen. Namun, katanya, diiringi dengan penerapan aturan syarat ketat terhadap barang impor dari Tiongkok.
"Misalnya saja untuk produk tekstil harus memenuhi SNI yang diperberat dengan syarat tertentu soal kualitas. Tiongkok toh ssat ini juga menerapkan syarat berat terhadap barang ekspor Indonesia ke negara tersebut," kata dia.
Tak hanya itu, Rossanto menjelaskan, target melindungi industri strategis dalam negeri harus juga dibarengi dengan penegakan hukum terhadap kemungkinan barang tak lolos syarat masuk secara ilegal.