PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut banyak tindak pidana korupsi yang terungkap sepanjang tahun politik, yakni saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung.
Firli Bahuri menilai hal ini harus benar-benar diperhatikan karena pada tahun-tahun politik sebelumnya korupsi begitu marak dimana-mana, dilakukan oleh pasangan calon (paslon) pilkada.
Salah satu masalah yang ditengarai Firli Bahuri sebagai penyebab korupsi saat pilkada ialah karena paslon tak punya cukup dana untuk mengongkosi pencalonannya.
Baca Juga: Perempuan Butuh Berpolitik, Puan Maharani: Glass Ceiling di Indonesia telah Diruntuhkan Ibu Megawati
Setidaknya, jumlah tindak pidana korupsi melonjak pada 2015, 2017, dan 2018 sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari SeputarTangsel.com dalam artikel "Agar Tak Korupsi Setelah Terpilih, Ketua KPK Sarankan Paslon Pilkada Punya Rp65 Miliar".
Firli menyebut jumlah kepala daerah yang tertangkap saat Pilkada 2018 saja mencapai 30 orang dengan total 122 tersangka.
"2018 itu tertinggi kasus korupsi yang tertangkap saya harus katakan itu, kasus korupsi tertinggi yang tertangkap karena bisa saja banyak belum tertangkap. Setidaknya 30 kali tertangkap kepala daerah," ungkapnya.
Baca Juga: Soal Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Perlu Dasar Argumentasi yang Kuat
Firli juga menjelaskan soal pelaksanaan pilkada, ia pun mengungkapkan masalah pendanaan pilkada, yakni adanya kesenjangan (gap) antara biaya pilkada dengan kemampuan harta pasangan calon kepala daerah.