PIKIRAN RAKYAT - Ramainya usulan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk diberi gelar pahlawan demokrasi, ditanggapi oleh Direktur Kepahlawanan, Keperintisian, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial (K2RS), Bambang Sugeng.
Bambang mengatakan, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar pahlawan.
“Aturan tersebut diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Syarat umum itu di antaranya adalah, calon pahlawan merupakan warga negara Indonesia (WNI) atau orang yang berjuang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucapnya.
Baca Juga: Gus Nur Ditahan, Ngabalin Minta Stop Menyebar Kebencian Sambil Berdoa: Refly Bisa Nyusul Kau
Ia menambahkan, nama tersebut juga harus memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, serta setia dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara.
Selain itu, ia menjelaskan nama tersebut juga tidak boleh terlibat dalam pidana dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun. Sedang syarat khususnya, mengamanatkan sejumlah syarat.
"Pertama, mengajukan nama tokoh kepada pemerintah daerah. Pengajuan itu harus disertai dengan hasil kajian dan gelar uji publik yang melibatkan sejarawan, akademisi, hingga masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Terbukti Langgar Kode Etik karena Gunakan Helikopter, Ketua KPK Dilaporkan ICW pada Dewan Pengawas
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-tasikmalaya.com dalam artikel, "Megawati Diusulkan Jadi Pahlawan Demokrasi, Direktur Kepahlawanan: Ada Syarat Khusus", hasil kajian dan gelar uji publik wajib dituangkan menjadi jurnal. Nantinya, jurnal tersebut yang akan diserahkan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk dipelajari.