PIKIRAN RAKYAT – Pelaporan tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah, justru dilakukan oleh orang-orang terdekatnya.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020, yang disiarkan kanal Youtube KPK, Selasa, 10 November 2020.
Pembekalan tersebut diikuti oleh calon kepala daerah dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dari Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.
Baca Juga: 5 Cara Hilangkan Stres Belajar saat Pembelajaran Jarak Jauh
Dia mengatakan bahwa tindak pidana korupsi kepala daerah, dilaporkan oleh wakilnya supaya bisa menggantikan posisi kepala daerah.
“Karena yang melaporkan korupsi itu orang terdekat. Gubernur korupsi, dilaporkan wakil gubernur. Harapannya, mudah-mudahan cepat ketangkap KPK. Jadi gubernur,” tutur Firli Bahuri, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
“Yang wakil wali kota juga begitu, mudah-mudahan wali kotanya cepat ketangkap KPK, bupati juga begitu,” ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Legenda Liverpool Sebut Man City Lebih Jelek Dibandingkan Musim Lalu
Firli Bahuri pun mengatakan kepada para wakil kepala daerah, untuk menahan keinginan menjadi kepala daerah hingga lima tahun.