PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menyiapkan sosialisasi dan konsultasi publik, terkait turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Peraturan turunan tersebut di antaranya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 15 November 2020.
Baca Juga : Joan Mir Juara Dunia MotoGP 2020, Kaos dan Helm Emas Jadi Saksi Perayaan Sang Juara
“Supaya masyarakat yang akan memberikan masukan, sudah memahami terlebih dahulu substansinya. Sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substansif,” tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Program sosialisasi dan konsultasi publik tersebut, akan menggandeng seluruh Kementerian dan Lembaga yang menjadi penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta Kerja.
Kemudian ada pemerintah daerah, semua asosiasi usaha, serikat pekerja, para ahli dan praktisi terkait, seluruh media, dan para akademisi di perguruan tinggi seluruh Indonesia.
Baca Juga : Joan Mir Juara Dunia MotoGP 2020: Ini Sulit Dipercaya!
Terakhir, semua komponen masyarakat yang diharapkan akan memberikan masukan substansi RPP dan RPerpres.