PIKIRAN RAKYAT - Kebijakan Pemerintah memastikan, pada lowongan CPNS, tenaga pengajar atau guru mulai 2021 akan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan PNS lagi terus menjadi perhatian publik, termasuk kalangan parlemen.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho misalnya. Ia menilai kebijakan pemerintah tersebut sangat terburu-buru.
"Kesepakatan Menpan, Mendikbud, dan BKN tidak akan menerima guru sebagai CPNS lagi tapi sebagai PPPK adalah kesepakatan yang terburu-buru, blunder dan Diskriminatif," kata Irwan kepada awak media, Senin, 4 Januari 2021.
Baca Juga: Siap Kupas Tuntas Uang Rp5 Miliar Milik Rizky Febian, Teddy: Ada Piutang Almarhum
Kebijakan tersebut, sambung Irwan justru akan menimbulkan pertanyaan besar di ruang publik.
“Mengapa guru tidak boleh jadi PNS? Bagaimana jaminan masa depan mereka? Bagaimana dengan lulusan keguruan yang ingin jadi PNS? Bagaimana dengan Pemda yang mampu membiayai dan mengatur penempatan PNS guru yang merata di daerahnya? Banyak pertanyaan yang mesti harus dijawab pemerintah,” ucap Irwan.
Dia menilai, hal ini benar-benar melukai perasaan dan rasa keadilan para guru honorer dan juga para mahasiswa keguruan ataupun guru yang sedang melanjutkan pendidikan.
Baca Juga: Kijang Innova Terobos Besi Pembatas Jalan Raya, Polisi Ungkap Penyebab Terjadinya Kecelakaan
Wakil sekertaris jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat itu juga menyebut, kebijakan pemerintah yang tidak menjadikan guru sebagai pegawai sipil negara, tentunya bertentangan dengan janji pemerintah.
"Pemerintah jadi lucu dan ironi karena janji mereka akan mengangkat guru honorer menjadi CPNS sejak 2016 tetapi pada realitanya selama lima tahun ini tidak ada pengangkatan CPNS malah kemudian bersepakat tidak ada lagi guru yang akan jadi PNS mulai tahun ini, ini kan namanya Kado Prank Akhir Tahun,” ucap dia.