kievskiy.org

Komitmen Kepala Daerah, Tentukan Keberhasilan Capaian Pendidikan

JAKARTA, (PR).-Alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil pencapaiannya. Data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggambarkan hal itu. "Dalam NPD kami melihat temuan menarik tersebut bahwa dengan anggaran pendidikan yang tidak sebesar daerah lain, namun jika pemerintah daerah memiliki komitmen untuk peningkatan mutu itu bisa saja," ujar Abdul, dari tim Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Jumat 14 April 2016 lalu. Ia mencontohkan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang pemerintah daerahnya rendah dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk fungsi pendidikan, karena hanya menganggarkan sekitar 4,67 persen dari total APBDnya untuk pendidikan. Jauh berbeda dengan Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat. Dari APBD dan APBN, Kabupaten Bima memiliki total anggaran fungsi pendidikan sebesar 43,54 persen. Namun justru capaian pendidikan Kabupaten Bima, berbanding terbalik dengan Kabupaten Batang. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, capaian pendidikan di Kabupaten Batang cukup baik. Nilai rata-rata Ujian Nasional 2015 mereka adalah 69,3, di atas rata-rata provinsi Jawa timur (67,8) dan juga nasional (62,2). Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) mereka cukup baik yakni 65,63. Adapun rata-rata Uji Kompetensi Guru di kabupaten ini sebesar 64,06, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 64,07. Capaian di kabupaten Bima, rata-rata Ujian Nasional 48,5. Angka ini di bawah rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat (53,3), dan nasional (62,2). Hasil rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) di Bima 45,55, di bawah nilai yang ditetapkan pemerintah 55. Daerah lainnya yang memiliki anggaran pendidikan cukup tinggi dari sumber APBDnya adalah Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Pontianak. Pangandaran mengalokasikan Rp 463 miliar dari total Rp 1,1 triliun APBD-nya. Sementara Pontianak mengalokasikan Rp 333 miliar dari total Rp 814 miliar APBD-nya. "Meskip kedua kabupaten itu alokasi anggarannya tinggi, dari sisi kualitas pendidikan ternyata tidak top ten," ungkapnya. Menurutnya, indikator kesuksesan capaian pendidikan memang cukup banyak. Peran kepala daerah dalam efisiensi anggaran yang dialokasikannya, adalah salah satu komponen yang mampu mendorong pencapaian indikator kesuksesan tersebut. Partisipasi publik dalam peningkatan mutu pendidikan juga harus saling mendukung dengan komitmen pemerintah. Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, memimpin di segala lini capaian pendidikan bukan karena faktor anggaran semata, melainkan kuatnya partisipasi publik dan budaya kental akan pentingnya pendidikan di masyarakatnya. "Faktor kepemimpinan di daerah sangat mempengaruhi kinerja pendidikan itu sendiri. Dan faktor seperti ini yang tidak bisa tergambar dalam NPD," tuturnya. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat