.jpg)
NGAMPRAH, (PR).- Sekitar 13 ribu lulusan SD di Kabupaten Bandung Barat tak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP negeri, karena terbentur oleh keterbatasan daya tampung. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh sejumlah orangtua, yang kebingungan menyekolahkan anaknya karena tak tertampung di SMP negeri.
"Kalau siswa lulusan SD yang masuk SMP itu ada sekitar 26 ribu anak, yang berasal dari 703 sekolah. Itu belum termasuk anak yang lulusan Madrasah Ibtidaiyah. Sementara daya tampung di SMP negeri itu sekitar 13 ribu, dari 69 SMP negeri. Ditambah SMP satu atap dan SMP terbuka, jadi ada 80 SMP negeri," kata Kepala Dinas Pendidikan KBB Imam Santoso di Ngamprah, Selasa 11 Juli 2017.
Meskipun begitu, Imam menilai kondisi tersebut bukan suatu masalah, karena lulusan SD bisa mencari alternatifnya. "Yang 13 ribu lagi kan bisa masuk ke SMP swasta atau Madrasah Tsanawiyah. Tidak menutup kemungkinan, mereka juga bisa masuk ke SMP di kabupaten/kota tetangga, terutama yang tinggal di daerah perbatasan," katanya.
Menurut Imam, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP di Bandung Barat belum ada yang dilakukan secara daring (online). Di samping belum siap dalam infrastruktur, PPDB secara daring (online) dikhawatirkan dapat menyulitkan masyarakat. Pasalnya, sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah selatan, dianggap belum terbiasa dengan internet.
"Karena alasan geografis, sistem online ini tidak mudah untuk diterapkan. Jaringan internet di daerah tertentu itu kan masih belum bagus. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih belum melek dengan teknologi. Jadi, saya kira masih cukup susah buat menerapkan PPDB online di Bandung Barat," katanya.
Sistem zonasi
Imam menambahkan, seleksi PPDB di Bandung Barat menerapkan sistem zonasi, sehingga siswa harus melanjutkan pendidikan ke sekolah yang berdekatan, atau berada dalam satu kawasan dengan tempat tinggalnya. "Misalkan, siswa yang mendaftar sekolah di Padalarang hanya warga Padalarang. Beda dengan di Kota Bandung kan, contohnya, orang yang tinggal di daerah tertentu sekolahnya bisa jauh dari rumahnya," katanya.
Sementara itu, pada Senin 10 Juli 2017, sekitar 80 warga Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, mendatangi kantor desa untuk meminta solusi terkait nasib anak-anak mereka yang tak bisa bersekolah di SMP negeri. Mereka kebingungan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah lain, karena lokasinya dianggap jauh.
Seorang warga, Adi Suryadi, mengatakan, anaknya diharapkan dapat bersekolah di SMPN 3 Ngamprah, karena lokasinya yang tak jauh dari rumah. Akan tetapi, dia mendapat kabar bahwa di sekolah tersebut sudah penuh. Bersama warga lainnya, Adi pun meminta jalan keluar kepada pemerintah desa.
Ketua Komite SMPN 3 Ngamprah, Anas Barnas, mengatakan, saat ini kuota siswa di sekolah sudah penuh. Meski begitu, dia mengaku turut prihatin dengan banyak warga di sekitar sekolah yang tidak terakomodir. "Saya juga berharap, agar ada kebijakan dari pihak sekolah, sehingga mereka yang tidak terakomodir ini bisa masuk," katanya.