JAKARTA, (PR).- Guru mempertanyakan keinginan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang berencana mengimpor guru. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) bahkan menolak tegas wacana tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim menyatakan, kebijakan mengimpor guru merupakan bentuk keputusasaan pemerintah dalam melatih dan memberdayakan guru. Menurut dia, pemerintah tidak percaya terhadap guru lokal yang masih profesional dan berkualitas.
“Padahal baru beberapa bulan lalu Kemendikbud mengirim ribuan guru ke luar negeri, untuk belajar dan kuliah singkat. Belajar kepada guru-guru di luar negeri, untuk meningkatkan kompetensi pedagogisnya. Ini yang mesti terus dilakukan, bukan malah berniat mengimpor guru,” kata Satriwan di Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019.
Ia menuturkan, seharusnya guru yang dikirim ke luar negeri tersebut diberdayakan untuk melatih guru di dalam negeri. Mentransfer ilmu kepada guru-guru di daerah. Ia menilai, impor guru bukan menjadi solusi untuk membenahi rendahnya kualitas pendidikan nasional.
Ia menjelaskan, persoalan pendidikan di tanah air masih menumpuk. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki sistem kurikulum belajar mengajar. Kemudian melatih guru agar berkompeten dan berkualitas sebagai tenaga pendidik.
Sementara itu Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim mengaku bingung menilai nalar dari Puan Maharani. Pasalnya, ucap di, jumlah guru di Indonesia tidak kurang.
Bahkan, setiap tahun ada surplus sekitar 200.000 calon guru lulusan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).
“Kualitas guru dalam negeri sebenarnya punya potensi baik tetapi beban kurikulum dan beban administrasi yang begitu berat membuat mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Saya yakin jika guru-guru impor itu bekerja dengan ikatan kurikulum yang sama plus beban administrasi yang sama maka mereka pun tak akan maksimal apalagi kendala bahasa akan menjadi masalah besar,” ujarnya.
Menurut dia, daripada berencana mengimpor guru, pemerintah lebih baik memperbaiki kualitas LPTK dan terus membangun infrastruktur fisik di daerah terluar, terdepan dan tertinggal.***