KUNINGAN, (PR).- Mulai tahun anggaran 2020, pendidikan SMA dan SMK di Jawa Barat akan digratiskan dari pungutan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil, dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) Gubernur Jabar dengan para bupati dan wali kota se-Jabar, triwulan 2 tahun 2019 di hotel Prima Sangkanurip Resort, Jalan Raya Panawuan 121, Cilimus, Kabupaten Kuningan, Kamis 11 Juli 2019.
Rencana pembebasan biaya SPP bagi siswa SMA dan SMK di setiap kabupaten dan kota di Jabar mulai tahun itu merupakan satu hal yang akan dilakukan dalam rangka menyukseskan program akses pendidikan untuk semua. Akses pendidikan untuk semua itu sendiri adalah salah satu dari sembilan program prioritas pembangunan Jabar tahu 2020.
Dalam acara yang dihadiri para bupati dan wali kota se-jabar, serta sejumlah pejabat dari beberapa kementerian terkait, Ridwan Kamil menyebutkan untuk tahun anggaran 2020 Pemprov Jabar telah menetapkan sembilan prioritas pembangunan. Terdiri atas, akses pendidikan untuksemua, desentralisasi layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah. Kemudian, infrastruktur dan konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah, serta inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.
“Pertama askses pendidikan untuk semua. Jadi per (tahun) 2020, mohon kerja samanya, SPP di SMA dan SMK di wilayah bapak ibu (di kabupaten dan kota di Jawa Barat) akan digratiskan,” ujar Ridwan Kamil, disambut tepuk tangan para bupati dan wali kota serta ratusan pejabat dari kabupaten dan kota yang diajak serta para bupati dan wali kotanya mengikuti acara terssebut.
Ditanya “PR” terkait hal itu dalam satu kesempatan wawancara sejumkah wartawan seusai acara tersebut, Ridwan Kamil meyakinkan penggratisan SPP untuk SMA dan SMK di Jabar akan diterpkan mulai tahun anggaran 2020. “Tahun depan. Sudah dianggarkan dengan subsidi silang dengan kabupaten dan kota yang lebih mampu,” ujarnya.
Sembilan prioritas
Sementara itu, dalam paparannya di acara itu, Ridwan Kamil juga menyampaikan rencana dan langkah yang akan dilakukan demi menyukseskan sembilan prioritas pembangunan di tahun 2020 tersebut tadi. Terkait program desentralisasi layanan kesehatan misalnya, Pemprov Jabar, tutur Ridwan Kamil, menganggarkan anggaran cukup besar untuk mengadakan layan rawat dokter dan tenaga kesehatan yang mendatangi warga miskin baik di kampung-kampung maupun di wilayah perkotaan. “Dan, anggarannya ada di kami (provinsi). Sebagian besar untuk membayar tenaga dokternya, beli peralatan, atau bisa disubsidi silang. Saya kira rakyat di wilayah bapak ibu akan senang karena tidak harus selalu mendapatkan layanan kesehatan yang sifatnya bepergian,” ujarnya.
Sembilan prioritas pembangunan Jabar tahun 2020 disertai berbagai inovasi langkah untuk mewujudkannya yang dipaparkan Ridwan Kamil dalam acara itu, merupakan terobosan-terobosan untuk mewujudkan visi Jabar Juara. Ketika diwawancara wartawan usai acara itu, Ridwan Kamil menyebutkan untuk mewujudkan Jabar Juara dibutuhkan anggaran besar.
“Kalau membicarakan anggaran pembangunan pasti tidak akan pernah cukup. Kami sudah hiting-hitung kebutuhan Jabar Juara itu sebenarnya butuh anggaran Rp 800 triliun. Dengan APBD hanya Rp 35 triliun maka kita berbagi. Per hari ini, kita hanya sanggup di kiaran Rp 200 miliar per daerah. Dan, kita komit bahwa sumber anggaran pembangunan ini ada pintu APBN. Nah APBN ini kita akan lobi. Dengan hasil dari daerah tingkat 2 kita akan lobi kepada presiden untuk memprioritaskan Jabar yang memang populasi penduduknya paling besar,” katanya.
Terkait penberian anggaran provinsi ke kabupaten kota dalam pelaksaan program-program Jabar Jura, Ridwan Kamil menyatakan, akan ditentukan berdasarkan sejumlah kualifikasi. “Jadi kita memberikan tidak asal memberi. Pertama berdasarkan kualitas dan jumlah penduduk, prestasi dari kota kabupaten. Kabupaten dan kota yang berprestasi dikasih lebih, termasuk siapa yang berhasil menyukseskan program provinsi lebih aktif itu akan kami beri tambahan,” ujarnya.***