Pikiran Rakyat- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim, mengeluarkan empat program pokok kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”.
Salah satu program tersebut penerapan PPDB akan lebih fleksibel dan mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pedidikan di berbagai daerah.
“Zonasi sangat penting dan kami mendukung penuh inisiatif zonasi. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu kami berdiskusi intensif dengan guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh stakeholder pendidikan baik di dalam maupun luar negeri.
Baca Juga: Sistem Zonasi Tetap Digunakan, Kemendikbud Tambah Kuota Jalur Prestasi
“Supaya sistem zonasi dapat kita rancang lebih baik lagi,” terang Nadiem Makarim dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta.
Nadiem pun mengatakan kebijakan zonasi esensinya ada pada jalur afirmasi untuk siswa dan keluarga pemegang KIP yang tingkat ekonominya masih rendah.
Lalu bagi yang menginginkan adanya peningkatan jalur prestasi sampai maksimal 30% diperbolehkan.
Mendikbud pun mengaku kebijakan ini tidak akan terealisasi jika tidak ada bantuan dan dukungan dari seluruh jajaran unit pelaksanaan teknis (UPT) Kemendikbud, dan pemerintah daerah, serta para pelaku pendidikan lainnya.
Baca Juga: Komisi X DPR RI Minta Kemendikbud Juga Perhatikan Guru
Sehingga ia mengharapkan pemerintah daerah dan pusat ikut bergerak bersama dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan.