/photo/2020/03/04/4027596917.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Anggaran dana pendidikan jumlahnya sekitar dari Rp 505 triliun.
Tapi, penyalurannya masih dilakukan melalui beberapa tempat sehingga pemerintah belum bisa melacak betul efektivitas dan kualitas penyalurannya.
Pemerintah kini tengah membahas supaya penyaluran dana pendidikan itu bisa dilakukan secara tepat sasaran.
Baca Juga: Museum Gedung Sate Tetap Buka, Ada SOP Khusus Buat Pengunjung
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal tersebut seusai Rapat Tingkat Menteri tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Rabu, 4 Maret 2020.
Hadir dalam rapat tertutup tersebut Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Sri Mulyani mencontohkan anggaran pendidikan Kementerian Agama yang kini penyalurannya masih berbeda tempat. Anggaran untuk pendidikan agama tingkat ibtidaiah disalurkan melalui Dinas Agama.
Baca Juga: Melonjaknya Harga Masker di Tengah Isu Corona Bukti Minimnya Perlindungan Konsumen
Kemudian anggaran untuk pendidikan agama tingkat tsanawiyah dan aliyah langsung disalurkan dari pemerintah pusat.
Masalahnya, penyaluran anggaran dari tempat yang berbeda-beda itu memiliki kriterianya sendiri.
“Sehingga kami tidak bisa melacak apakah anggaran pendidikan itu benar-benar digunakan untuk pendidikan dan memang benar-benar untuk kualitas pendidikan,” ujarnya.
Baca Juga: Akan ke Malang, Persib Bawa Tekad Curi Poin dalam Laga Kontra Arema
Menurut dia, dalam rapat tertutup, Muhadjir meminta supaya setiap kementerian terkait duduk bersama mencari solusi membenahi sistem pendidikan dan sistem yang bisa mengetahui pemanfaatan anggaran yang lebih baik.
“Pak Menko (Muhadjir) meminta kami, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, untuk sama-sama duduk (membahas) bagaimana sistem pendidikan dan sistem untuk menggunakan anggaran pendidikan lebih baik,” katanya.
Selain mencontohkan anggaran pendidikan agama di Kemenag, ia juga menyebutkan tentang penyaluran dana pendidikan dari APBN yang penyalurannya masih berbeda-beda tempat.