/photo/2020/04/14/186593761.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Skema pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal yang dirancang Gubernur Ridwan Kamil di Jawa Barat dinilai mengesampingkan keberadaan pesantren.
Tidak ditemukan rancangan khusus bagaimana pemberlakuan AKB di pesantren dan terkesan dibiarkan tanpa ada keberpihakan.
Pimpinan cabang Nahdlatul Ulama (NU) se Ciayumajakuning menyampaikan protes kepada gubernur. Mereka menuntut saat diberlakukan AKB, mesti ada skema khusus pelaksanaan di lingkup pesantren.
Baca Juga: UEFA Larang Salah Satu Klub Turki Ikut Kompetisi Eropa
"Kami mendesak gubernur memperhatikan serius keberadaan pesantren. Jangan abai. Sarana prasarana dan fasilitas kesehatan di pesantren butuh perhatian khusus," tutur KH Aziz Hakim Syaerozi, Tanfidziyah dari Pengurus Cabang (PC) NU Kabupaten Cirebon, Kamis, 4 Juni 2020.
Dituturkan, sejak beredar skema rencana pemberlakuan AKB di Jawa Barat, pengelola pesantren resah. Sebab, keberadaan pesantren tidak disinggung sana sekali, padahal para santri di pesantren juga rawan terjangkit virus Corona.
Pimpinan PCNU se Ciayumajakuning melakukan pertemuan khusus pada Rabu 3 Juni 2020.
Membahas skema AKB gubernur dan berencana mengajukan desakan tertulis agar gubernur juga menyusun skema AKB untuk pesantren.
Baca Juga: Laporan Korban Dicabut, Ferdian Paleka Janji Konten Youtube-nya Lebih Positif
"Benar bahwa banyak hal yang bersifat mandiri di pesantren. Namun dalam soal aspek kesehatan, masih belum memadai. Ini yang jika AKB diberlakukan harus dapat perhatian dari gubernur," tutur Syaerozi.