PIKIRAN RAKYAT - Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (FD SBM ITB) meminta Forum Guru Besar (FGB) ITB tidak bersikap sepihak dalam menanggapi konflik yang terjadi antara FD SBM ITB dan Rektorat ITB.
Sebelumnya, pada Selasa 15 Maret 2022, Forum Guru Besar ITB telah menggelar rapat pleno dan menyatakan bahwa tindakan FD SBM ITB tidak terpuji dan menurunkan harkat martabat institusi.
Oleh karena itu, FGB ITB mengusulkan perlunya tindakan disipliner kepada para dosen yang sudah melakukan tindakan tidak terpuji dan menurunkan harkat martabat institusi.
Dosen SBM ITB yang juga Koordinator FD SBM ITB Jann Hidajat menilai, para guru besar telah mengambil keputusan tanpa memberikan kesempatan kepada FD SBM ITB untuk memberikan klarifikasi pada rapat pleno FGB ITB.
Baca Juga: Laporan Intel: Bashar al-Assad Bersumpah Kirim 40.000 Tentara Suriah Bantu Invasi Rusia ke Ukraina
Proses pengambilan keputusan hanya mempertimbangkan persepsi yang bersumber dari pemberitaan media.
Oleh karena itu, FD SBM ITB menilai, tidak ada asas keadilan dalam proses pengambilan keputusan oleh FGB ITB.
Sikap para guru besar ITB juga dinilai tidak melihat akar masalah yang menyebabkan tindakan rasionalisasi pelayanan akademik yang dilakukan FD SBM ITB.
Menurut Jann, tindakan rasionalisasi pelayanan akademik yang dilakukan FD SBM ITB disebabkan oleh penghapusan kewenangan swakelola penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Rektorat ITB.
FD SBM ITB ingin memperjuangkan keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dan menjalankan proses operasional sesuai RKA masing-masing fakultas dan sekolah.
"Kalau proses tuntutan kami ada yang dinilai salah, tentu kami akan meminta maaf. Namun, kami juga menuntut agar FGB mampu berperan untuk menyelesaikan masalah, tidak berdebat untuk membahas rasionalisasi pelayanan akademik yang dilakukan FD SBM ITB," kata Jann melalui siaran pers, Kamis 17 Maret 2022.
Baca Juga: Buat Kesepakatan Soal PMI, Indonesia dan Malaysia Bahas Gaji hingga Hak Berkomunikasi
Dengan pencabutan wewenang swakelola, lanjut Jann, FD SBM ITB dipaksa oleh Rektor untuk menurunkan kualitas dan produktivitas layanan akademik dari standar internasional yang ditetapkan oleh AACSB. Sumber daya pendukung layanan akademik SBM pun menjadi berkurang.
Tindakan rasionalisasi layanan yang dilakukan FD SBM ITB terjadi akibat dicabutnya kewenangan swakelola serta diberlakukannya proses pengambilan keputusan yang hirarkikal.
Hal ini diyakini akan menyulitkan SBM ITB dalam mempertahankan akreditasi AACSB serta merugikan mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah.
FD SBM ITB sudah pernah menyampaikan keluhan tersebut sejak November 2021, namun tidak ada satupun dari 3 pilar ITB yang mampu memahami dan berempati akan permasalahan SBM.