PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah aktivis pendidikan meluncurkan website www.kawalruusisdiknas.id untuk memantau proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional yang kini tengah bergulir.
Pembentukan website juga didasari atas dugaan sejumlah kejanggalan dan manipulasi dalam pasal-pasal draf RUU Sisdiknas.
Pengamat pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji, menyebutkan dugaan kejanggalan itu, seperti hilangnya nomenklatur madrasah, komersialisasi pendidikan, dan bergesernya tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia kemudian mengajak semua orang tua yang memiliki anak-anak didik, para guru, dosen dan mahasiswa, serta pemerhati pendidikan untuk ikut serta mengawal RUU Sisdiknas ini.
Baca Juga: Naik Rp4,6 Juta, Menag Yaqut: Calon Jemaah Haji Tunda Berangkat Tak Diminta Biaya Tambah
"Jangan sampai RUU Sisdiknas ini hanya dibuat untuk melegalisasi program kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Ini berbahaya jika terjadi. Sebab, UU Sisdiknas itu adalah panduan dan pedoman bangsa Indonesia di bidang pendidikan,“ kata Indra Charismiadji dalam keterangan persnya, Kamis 14 April 2022.
RUU Sisdiknas menggunakan konsep Omnibus yang menggabungkan tiga UU yaitu UU 20/2003 (Sisdiknas); UU 14/2005 (Guru dan Dosen), UU 12/2012 (Pendidikan Tinggi).
Namun demikian, ia menyebutkan, informasinya masih sangat terbatas, mengingat sampai saat ini Kemendikbud Ristek bertahan tidak membuka berkas untuk publik secara luas.
Menurut Indra, website ini akan menjembatani kepentingan publik dan keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan pendidikan nasional.